Bincang Penurunan Angka Kemiskinan Kota Blitar, Apa Faktornya?

Narasumber pada kegiatan talk show Pro Kontra kali adalah Kepala BPS Kota Blitar, Bambang Indarto dan Kepala DKPP Dewi Masitoh. Penyiar radio menanyakan tentang kemiskinan secara umum di Kota Blitar kepada narasumber. Kepala BPS menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks/multidimensi. Penduduk miskin yang perlu diperhatikan yaitu terkait masalah demografi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Karakteristik demografi penduduk miskin yang perlu ditelaah lebih mendalam meliputi jenis kelamin kepala rumah tangga, usia kepala rumah tangga, status perkawinan kepala rumah tangga, kepemilikan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran anak, dan bidang pekerjaan utama. Kepala rumah tangga (KRT) menurut konsep Susenas adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga.

Lebih lanjut kepala BPS menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia saat ini sebab memiliki manfaat penting bagi kelangsungan hidup seseorang. Penduduk miskin memiliki karakteristik tersendiri terkait pendidikan, baik dilihat dari pendidikan kepala rumah tangga maupun anggota rumah tangga. Menurut persentase penduduk miskin usia 15 tahun keatas penduduk Kota Blitar, lulusan SD kebawah sebesar 20,36%, tamat SD/SMP 46,96% dan SMA/sederajat keatas sebesar 34,68%. Angka partisipasi sekolah 13-15 tahun sebesar 91,01.

Karakteristik penduduk miskin yang perlu diperdalam berikutnya adalah terkait kesehatan penduduk miskin yang meliputi penduduk miskin yang mengalami gangguan kesehatan, pengobatan penduduk miskin yang mengalami gangguan kesehatan, dan kepemilikan asuransi kesehatan penduduk miskin. Ketersediaan fasilitas Kesehatan yang murah, mudah terjangkau akan membantu penduduk miskin untuk mendapatkan pengobatan. Perumahan merupakan salah satu komoditi penyumbang garis kemiskinan non makanan yang cukup signifikan, seperti terkait kondisi sanitasi yaitu fasilitas tempat BAB, sumber air minum,  kebutuhan akan energi listrik untuk perumahan di rumah tangga miskin juga tidak kalah penting. Agar penduduk miskin mudah dalam mendapatkan air layak dan mempunyai fasilitas jamban sendiri supaya dapat hidup dengan layak dan sehat.

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah. Ibu Siti Masitoh selaku kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Blitar juga menjelaskan tentang ketersedian pangan serta akses mendapatkan pangan penduduk Kota Blitar. Bila ketersediaan pangan mencukupi, maka akan berimbas pada harga yang stabil dan kemudahan dalam menjangkau kebutuhan pangan. Sehingga diharapkan penduduk miskin Kota Blitar tidak terbebani dengan harga makanan yng merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sehari-hari.

Selama ini BPS menghitung kemiskinan dalam konsep makro yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan itu sendiri dapat diliat dari ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan (yang didekati dari sisi pengeluaran). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan lebih kecil dari Garis Kemiskinan.  Salah sau survey yang dilaksanakan BPS untuk menghasilkan output angka kemiskinan adalah SUSENAS yang nantinya akan menghitung indikator pokok kemiskinan seperti penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Di dalam kuesioner SUSENAS akan ditanyakan konsumsi/pengeluaran dari berbagai komoditas makanan dan bukan makanan.